Tujuan kebijakan perdagangan internasional dapat dipahami melalui kebijakan domestik dan bilateral. Kebijakan perdagangan, secara umum, mendefinisikan standar, tujuan, dan aturan serta regulasi perjanjian perdagangan antar negara.
Kebijakan tersebut khusus untuk setiap negara, yang ditentukan oleh pejabat publik negara tersebut. Menjadi praktek pemerintahan bahwa pejabat publik berfungsi untuk melindungi dan mempromosikan bisnis dalam negeri. Mereka juga dapat diatur untuk mempromosikan impor barang tertentu, sampai menerapkan embargo pada barang lain.
Kebijakan perdagangan nasional merupakan rumusan kebijakan perdagangan masing-masing negara. Mereka diterapkan untuk mengakomodasi orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan memastikan kepentingan terbaik mereka. Kebijakan ini juga dapat mencerminkan embargo dan hambatan perdagangan lainnya yang ada.
Kebijakan perdagangan bilateral dibentuk antara 2 negara untuk mengatur bisnis dan hubungan perdagangan di antara mereka. Tentunya, kebijakan tersebut harus bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk hasil yang paling efektif. Untuk membentuk kebijakan tersebut, kebijakan perdagangan nasional kedua negara dinilai menemukan “jalan tengah” yang akan berhasil bagi kedua pihak yang terlibat.
Kebijakan perdagangan internasional ditentukan oleh organisasi ekonomi internasional, termasuk Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Dana Moneter Internasional (IMF).
