Kebijakan fiskal adalah cara pemerintah menyesuaikan tingkat pengeluaran dan tarif pajaknya untuk memantau dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Ini adalah strategi relevan dari kebijakan moneter di mana bank sentral mempengaruhi jumlah uang beredar suatu negara. Kedua kebijakan ini digunakan dalam berbagai kombinasi untuk mengarahkan tujuan ekonomi suatu negara. Berikut ini sekilas tentang bagaimana kebijakan fiskal bekerja, bagaimana ia harus dipantau, dan bagaimana implementasinya dapat mempengaruhi orang-orang yang berbeda dalam suatu perekonomian.
Sebelum terjadinya Depresi Besar tahun 1930, yang berlangsung dari 29 Oktober 1929, hingga awal masuknya Amerika ke dalam Perang Dunia II, pendekatan pemerintah Amerika terhadap perekonomian adalah laissez-faire. Setelah Perang Dunia II, ditentukan bahwa pemerintah harus mengambil peran proaktif dalam perekonomian untuk mengatur pengangguran, siklus bisnis, inflasi, dan biaya uang. Dengan menggunakan campuran kebijakan moneter dan fiskal (bergantung pada orientasi politik dan filosofi mereka yang berkuasa pada waktu tertentu, satu kebijakan dapat mendominasi kebijakan lainnya), pemerintah dapat mengontrol fenomena ekonomi.
Bagaimana Kebijakan Fiskal Berfungsi
Kebijakan fiskal didasarkan pada teori ekonom Inggris John Maynard Keynes. Juga dikenal sebagai ekonomi Keynesian, teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat produktivitas ekonomi makro dengan meningkatkan atau menurunkan tingkat pajak dan pengeluaran publik. Pengaruh ini, pada gilirannya, mengekang inflasi (umumnya dianggap sehat bila antara 2% dan 3%), meningkatkan lapangan kerja, dan mempertahankan nilai uang yang sehat. Kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat penting dalam mengelola perekonomian suatu negara.
Siapa yang Dipengaruhi Kebijakan Fiskal?
Sayangnya, dampak dari setiap kebijakan fiskal tidak sama untuk semua orang. Bergantung pada orientasi politik dan tujuan pembuat kebijakan, pemotongan pajak hanya dapat mempengaruhi kelas menengah, yang biasanya merupakan kelompok ekonomi terbesar. Pada saat ekonomi merosot dan pajak meningkat, kelompok yang sama inilah yang mungkin harus membayar lebih banyak pajak daripada kelas atas yang lebih kaya.
Demikian pula, ketika pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan pengeluarannya, kebijakannya mungkin hanya mempengaruhi sekelompok orang tertentu. Keputusan untuk membangun jembatan baru, misalnya, akan memberikan pekerjaan dan pendapatan lebih bagi ratusan pekerja konstruksi. Sebaliknya, keputusan untuk mengeluarkan uang untuk membangun pesawat ulang-alik baru, hanya menguntungkan sekelompok kecil ahli yang terspesialisasi, yang tidak akan banyak membantu meningkatkan tingkat lapangan kerja secara umum.
Apapun kebijakan fiskal yang diambil, pasar akan bereaksi. Pajak merupakan sumber utama pemasukan negara. Dalam situasi depresi ekonomi, misalkan karena pandemi Covid yang berlangsung sejak awal 2020 sampai ulasan ini dibuat, pemasukan pajak akan turun karena banyak aktivitas ekonomi berkurang demi menghentikan penyebaran Covid. Kebijakan fiskal yang menjadi opsi nyata adalah menyediakan melakukan pemotongan pajak, atau memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat terdampak. Kedua kebijakan fiskal ini tujuannya sama yaitu untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Agar masyarakat luas tetap memiliki uang untuk membeli keperluan harian mereka.
Paham Pengertian Kebijakan Fiskal
Salah satu kendala terbesar yang dihadapi pembuat kebijakan adalah menentukan seberapa besar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Memang, ada berbagai tingkat campur tangan pemerintah selama bertahun-tahun. Tetapi sebagian besar, diterima bahwa tingkat keterlibatan pemerintah diperlukan untuk mempertahankan ekonomi yang dinamis, yang menjadi tumpuan kesejahteraan ekonomi masyarakat luas.
