Syarat Pejabat Pengadaan Anda Wajib Paham – Page 4

Bagi Anda yang berkecimpung di pemerintahan atau mungkin sering bermitra dengan pihak pemerintahan, tentu sudah familiar dengan istilah pejabat pengadaan. Dalam dunia pemerintahan ini, pengadaan barang/jasa merupakan aktivitas yang pasti ada setiap tahun dan memiliki aturan-aturan yang wajib dipatuhi. Salah satu pelaku pengadaan barang/jasa ini dikenal dengan sebutan Pejabat Pengadaan. Penting untuk memahami syarat pejabat pengadaan ini agar aktivitas pengadaan barang/jasa dapat terlaksana dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Definisi Pejabat Pengadaan Apa sih sebenarnya pejabat pengadaan itu? Dalam konteks pengadaan barang/jasa defisini Pejabat Pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Makna yang diberikan dalam peraturan presiden tersebut bahwa pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang memiliki tugas untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung dan atau melaksanakan e-purchasing. Dalam melaksanakan tugasnya itu, seorang pejabat pengadaan memiliki beberapa kewenangan. Beberapa Syarat Pejabat Pengadaan terkait Kewenangan Jabatannya: Seorang pejabat pengadaan berwenang menetapkan dokumen pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang akan ikut dalam pemilihan Penyedia. Konflik Kepentingan, Syarat Pejabat Pengadaan untuk Dihindari Karena tugas dan tanggung jawabnya, posisi pejabat pengadaan memiliki potensi konflik kepentingan. Yang karenanya, wajib dipahami agar Anda terhindar dari konflik kepentingan ini. Konflik kepentingan perlu dihindari karena akan membuat keputusan pejabat pengadaan menjadi bias dan tidak objektif disebabkan adanya konflik kepentingan itu. Contoh konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara lain: Pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian atau Lembaga atau Perangkat DaerahPejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia Pejabat Pengadaan bagian dari Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Mereka ini disebut pelaku pengadaan yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia. Hubungan Pejabat Pengadaan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna anggaran sebagai otoritas tertinggi dalam pemakaian anggaran untuk pengadaan barang/jasa punya kewenangan untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih lanjut, Pengguna Anggaran juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan. Syarat Pejabat Pengadaan Terkait Tugasnya Beberapa tugas mendasar seorang pejabat pengadaan penting untuk dipahami agar syarat jabatannya terpenuhi. Tugas itu meliputi: Melaksanakan tahapan persiapan dan pelaksanaan untuk jenis Pengadaan Langsung Melaksanakan tahapan persiapan dan pelaksanaan untuk jenis Penunjukkan Langsung untuk jenis pengadaan barang atau pengadaan pekerjaan konstruksi atau pengadaan jasa lainnya. Ada batasan tugas Pejabat Pengadaan dikaitkan dengan nilai pengadaannya. Untuk jenis pengadaan barang atau pengadaan pekerjaan konstruksi atau pengadaan jasa lainnya nilainya paling banyak Rp 200 juta, untuk persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung pengadaan jasa konsultansi nilainya paling banyak Rp 100 juta, dan untuk persiapan dan pelaksanaan e-purchasing paling banyak Rp 200 juta. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan dalam aspek penyusunan dokumen pemilihannya. Syarat Pejabat Pengadaan Terkait Kompetensinya Untuk menjabat posisi Pejabat Pengadaan dalam aktivitas pengadaan barang/jasa ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seperti: Tidak memiliki konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa. Dapat berada dalam UKPBJ atau di luar UKPBJ. Untuk di luar UKPBJ ada kriteria yang harus dipenuhi yaitu pertimbangan beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi. wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023. Jika belum memiliki sertifikat kompetensi maka wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Dampak Hukum Terkait Pejabat Pengadaan Dalam rangkaian aktivitas pengadaan barang/jasa berkaitan dengan Pejabat Pengadaan ada beberapa dampak hukum sebagai konsekuensinya, baik langsung ke pejabatnya atau tidak langsung ke pihak lain. Dampak itu seperti: Pejabat pengadaan dapat memberikan sanksi kepada peserta pemilihan penyedia barang/jasa jika terbukti ada dokumen atau keterangan palsu yang diberikan selama proses pemilihan, peserta pemilihan terindikasi melakukan kolusi dan nepotisme, peserta pemilihan mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Jenis sanksi yang dapat berikan seperti: Dinyatakan gugur dalam pemilihan Pencairan jaminan penawaran Memasukan penyedia ke daftar hitam selama 2 tahun Pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 tahun Pencairan jaminan penawaran dan pencairan jaminan pemeliharaan dan sanksi daftar hitam 1 tahun Sanksi ganti kerugian Sanksi denda keterlambatan Proses Pemberian Sanksi kepada Pihak Ketiga Untuk sanksi sanksi tersebut di atas diusulkan oleh pejabat pengadaan dan usulan itu ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Sanksi untuk Pelanggaran oleh Pejabat Pengadaan Seorang pejabat pengadaan terancam sanksi jika melakukan pelanggaran. Beberapa sanksi tersebut seperti: Sanksi administratif jika pejabat pengadaan lalai melaksanakan kewajiban Sanksi hukuman disiplin ringan, disiplin sedang dan disiplin berat jika terbukti seorang pejabat pengadaan melanggar pakta integritas didasarkan putusan dari Komisi Pengawas Persainga Usaha, atau putusan Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. Tanya Syarat Pejabat Pengadaan Itulah ulasan ringkas apa saja syarat pejabat pengadaan. Tentu kini Anda lebih paham mengenai pejabat pengadaan secara umum bukan? Ada pertanyaan lebih lanjut? Silahkan sampaikan di kolom yang disediakan, admin akan berusaha menjelaskan lebih lanjutnya. Semoga bermanfaat.

Proses Pemberian Sanksi kepada Pihak Ketiga

Sanksi untuk Pelanggaran oleh Pejabat Pengadaan

Tanya Syarat Pejabat Pengadaan

SHARE THIS POST

You Will Like This Too

Pelanggaran Pengaturan Bank Indonesia Mengenai Sistem Pembayaran oleh Aplikasi Asing di Bali

SPONSOR

SK Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Seperti Apa Sih?

Minyak Curah Mahal dan Langka

SPONSOR