Categories
Hukum

Syarat Pejabat Pengadaan Anda Wajib Paham

Pejabat Pengadaan bagian dari Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Mereka ini disebut pelaku pengadaan yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.

Hubungan Pejabat Pengadaan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna anggaran sebagai otoritas tertinggi dalam pemakaian anggaran untuk pengadaan barang/jasa punya kewenangan untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih lanjut, Pengguna Anggaran juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan.

Syarat Pejabat Pengadaan Terkait Tugasnya

Beberapa tugas mendasar seorang pejabat pengadaan penting untuk dipahami agar syarat jabatannya terpenuhi. Tugas itu meliputi:

Melaksanakan tahapan persiapan dan pelaksanaan untuk jenis Pengadaan Langsung

Melaksanakan tahapan persiapan dan pelaksanaan untuk jenis Penunjukkan Langsung untuk jenis pengadaan barang atau pengadaan pekerjaan konstruksi atau pengadaan jasa lainnya.

Ada batasan tugas Pejabat Pengadaan dikaitkan dengan nilai pengadaannya. Untuk jenis pengadaan barang atau pengadaan pekerjaan konstruksi atau pengadaan jasa lainnya nilainya paling banyak Rp 200 juta, untuk persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung pengadaan jasa konsultansi nilainya paling banyak Rp 100 juta, dan untuk persiapan dan pelaksanaan e-purchasing paling banyak Rp 200 juta.

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan dalam aspek penyusunan dokumen pemilihannya.


SHARE THIS POST


You Will Like This Too

Perubahan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, Apa Yang Berubah?

Lebih sederhana. Perpres pengadaan barang dan jasa memiliki 15 Bab dengan 98 pasal. Jumlah itu lebih sederhana jika dibandingkan Perpres sebelumnya termasuk perubahannya yang terdiri dari 19 Bab yang memiliki 139 pasal. Jumlah pasal sedikit bukan satu-satunya ciri kesederhanaan Perpres baru pengadaan barang dan jasa. Perpres baru ini menghilangkan bagian penjelasan dan menyesuaikannya dengan informasi […]

SPONSOR
Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional

Organisasi-organisasi ini menetapkan kebijakan perdagangan internasional untuk menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi ekonomi dan pertumbuhan keuangan negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong perdagangan internasional dan lintas batas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan operasional dan kepatuhan yang tidak selalu ditangani oleh kebijakan perdagangan ini. Paham Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional? Tujuan […]

Kasus Minyak Goreng Langka

Beberapa pejabat Kementerian Perdagangan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kelangkaan minyak goreng yang melanda Indonesia beberapa waktu silam. Tindakan itu melibatkan pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Kasus ini bermula dari masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang telah terjadi sejak akhir tahun 2021. Kelangkaan minyak goreng tentu ironis mengingat Indonesia merupakan […]

SPONSOR

contact us