Categories
Hukum

SK Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Seperti Apa Sih?

Judul SK

Bagian ini menunjukan jabatan struktural organisasi pejabat penerbit SK. Misalkan:

Keputusan Menteri, atau Keputusan Sekretaris Jenderal, atau pejabat lain yang berwenang untuk itu. Untuk memastikan kewenangan pejabat tersebut periksalah rujukan peraturannya lebih dahulu sebelum membuat sebuah SK.

Nama Organisasi

Selanjutnya adalah mencantumkan nama organisasi penerbit SK itu.

Nomor SK

Dibawah nama organisasi itu adalah nomor SK. Format penomoran umumnya mengikuti pedoman tata naskah dinas dalam organisasi. Cara penomoran SK dalam satu organisasi mungkin saja berbeda dengan cara penomoran di organisasi lainnya

Materi SK

Materi SK mirip dengan judul SK. Menunjukan isi SK itu tentang apa. Misalkan “TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN LAPTOP PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI …. TAHUN …..” umumnya bagian ini dituliskan dalam huruf kapital.

Jabatan Struktural Pejabat Penerbit SK

Setelah materi SK, selanjutnya adalah Jabatan Struktural Penerbit SK, diakhiri tanda baca koma (,). Umumnya dari Judul SK sampai bagian ini semuanya menggunakan huruf Kapital.

Konsideran Menimbang

Konsideran menimbang memuat setidaknya 2 penjelasan yaitu latar belakang perlunya dibentuk SK pejabat penerima hasil pekerjaan dan konsideran menetapkannya. Contohnya seperti ini:

  1. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka pelaksanaan pengadaan laptop di ….. tahun … perlu ditetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan ….. tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Laptop di …. Tahun Anggaran ….;

Ingatlah untuk gunakan huruf dan titik-koma ( ; ) di bagian akhir katanya ya.

Konsideran Mengingat

Konsideran ini berisikan rujukan peraturan secara hierarki. Artinya peraturan rujukan diurutkan pada yang tertinggi ke yang terendah. Penulisannya pun lengkap dengan Lembaran Berita Negaranya. Contohnya adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  2. Keputusan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
  3. Dan seterusnya

Ingatlah untuk gunakan angka dan titik-koma ( ; ) di bagian akhir kata ya


SHARE THIS POST


You Will Like This Too

Asuransi adalah … Poin Penting Perlu dipahami

Asuransi adalah sebuah perjanjian diantara dua pihak. Pihak yangg satu perusahaan asuransi dan pihak lainnya pemegang polis. Perjanjian itu merupakan dasar untuk menerima premi oleh perusahaan atas imbalan dengan tujuan: Memberikan sebuah penggantian ke pemegang polis atau tertanggung dikarenakan adanya kerugian, biaya, kerusakan, kehilangan atau sebuah tanggungjawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin menjadi beban […]

SPONSOR
Hak Perlindungan Konsumen Dikurangi Saat Membeli Barang

Kebijakan Yang Mengurangi Hak Perlindungan Konsumen Pencantuman kalimat tersebut juga memiliki makna bahwa saat konsumen membeli produk General Mills secara otomatis mereka tunduk pada pengaturan dalam kalimat itu. Baca: Contoh Tindak Pidana Keuangan Pada bagian “legal terms” website perusahaan tersebut juga dinyatakan bahwa semua sengketa yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan seluruh produk atau jasa […]

Aturan Penggunaan Materai Sebenarnya Bagaimana Sih?

Aturan penggunaan materai akan menjadi jawaban saat kita penasaran dalam menggunakan materai di sebuah dokumen. Barang yang bernama materai ini memang bukan hal baru ya, dan banyak orang menganggap jika materai memberi bobot lebih pada sebuah dokumen. Lebih jauh lagi, ada juga yang beranggapan jika perjanjian tidak ada materainya maka perjanjian bias batal. Lantas yang benar seperti apa?

SPONSOR

contact us