Pasal 19 UU Monopoli pada huruf a dan huruf b pada prinsipnya melarang kegiatan individu ataupun kelompok untuk menghalangi atau menolak pelaku usaha lain melakukan usaha yang sejenis di pasar yang sama, menghalangi konsumen dari pengusaha pesaing untuk tidak berhubungan bisnis.
Kemudian Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c pada prinsipnya menegaskan larangan pelaku usaha untuk memakai posisi dominannya baik langsung atau tidak untuk memberikan syarat perdagangan untuk mencegah atau menghalangi konsumen mendapatkan produk pesaing. Untuk huruf c menyatakan larangan untuk menghalangi pelaku usaha yang lain yang punya potensi sebagai pesaing memasuki pasar yang sama.
Bukti pelanggaran itu diungkap berupa program FNP dengan tema Pop Ice the Real Ice Blender yang dimulai dari Juli 2014 sampai Juli 2015. Itu merupakan sebuah strategi pemasaran dari FNP. Namun demikian dalam kenyataannya ada pemberian insentif kepada distributor termasuk pedagang eceran, sampai kios minuman berbentuk 1 box pop ice untuk bulan pertamanya. Dua kaos pop ice untuk bulan kedua dan 1 unit blender untuk bulan ketiga. Insentif itu diberikan dengan syarat yang ditentukan FNP yang salah satunya tidak menjual atau memajang produk selain Pop Ice. KPPU juga menemukan bukti jika FNP mengganti satu renceng produk minuman lain dengan dua renceng Pop Ice di sebuah kios minuman.
Majelis Komisi menilai aktivitas itu menghambat produk pesaing yang serupa seperti Milkjuss (PT Kurnia Alam Segar) dan S’café (PT Karniel Pacific Indonesia. Program itu juga dinilai menghambat akses pesaing usaha untuk memasarkan produk mereka. Terlebih posisi FNP merupakan dominan di bidang ini yaitu sebesar 90,09% sampai 94,3%.
Hukuman yang diberikan adalah pembayaran denda dan penghentian program.
Baca: Contoh Tindak Pidana Keuangan
Selanjutnya: Kasus Monopoli Tepung
