Perubahan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, Apa Yang Berubah?

Bagi Anda yang sering terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tentu wajar jika bertanya-tanya dengan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru dari pengadaan barang dan jasa yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Sebelum lahirnya Perpres terbaru ini, perpres lama pun sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Jika dicermati, setidaknya ada 10 poin krusial dalam perubahan Perpres pengadaan barang dan jasa terbaru ini. Apa saja perubahannya? 10 Perubahan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa yang Krusial Lebih sederhana. Perpres pengadaan barang dan jasa memiliki 15 Bab dengan 98 pasal. Jumlah itu lebih sederhana jika dibandingkan Perpres sebelumnya termasuk perubahannya yang terdiri dari 19 Bab yang memiliki 139 pasal. Jumlah pasal sedikit bukan satu-satunya ciri kesederhanaan Perpres baru pengadaan barang dan jasa. Perpres baru ini menghilangkan bagian penjelasan dan menyesuaikannya dengan informasi norma pengadaan. Beragam hal yang sifatnya procedural, tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih rinci melalui peraturan Kepala LKPP maupun peraturan Kementerian sektoral lainnya. Agen Pengadaan. Perpres pengadaan barang dan jasa yang baru mengenalkan adanya agen perubahan. Yang dimaksud dengan agen perubahan adalah badan usaha, perorangan atau UKPBJ (dulunya ULP) yang akan menjalankan sebagian atau semua proses pengadaan barang atau jasa yang ditugaskan oleh Kementerian, Lembaga, Instansi. Cara menentukan agen perubahan dilakukan melalui sebuah proses swakelola yang pelaksananya adalah UKPBJ ataupun melewati proses seleksi jika dilakukan badan usaha atau perorangan. Agen pengadaan akan berperan dalam pengadaan yang sifatnya kompleks atau tidak lazim dilakukan sebuah satuan kerja. Di sisi lain satuan kerja itu tidak mempunyai personil mumpuni dalam melaksanakan sebuah proses pengadaan yang dibutuhkan. Swakelola tipe baru. Jika dalam Perpres lama (Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya ada 3 jenis swakelola maka dalam perpres baru dikenal ada 4 jenis swakelola. Jenis keempat ini merupakan tambahan. Yaitu swakelola oleh organisasi masyarakat misalkan ICW dan sebagainya. Layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan. Terdata dari banyaknya permasalahan kontrak pengadaan yang terjadi, bahkan sering masuk ke pengadilan atau arbitrase yang berbiaya tinggi, LKPP memberikan alternative penyelesaian sengketa melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diatur dalam Perpres ini. Layanan ini ditujukan sebagai solusi penyelesaian sengketa di luar mekanisme pengadilan. Baca: Tips Memilih Bank untuk Pinjaman Yang Tepat Perubahan Istilah Perpres. Perubahan perpres pengadaan barang dan jasa selanjutnya adalah pergantian istilah. Tujuan pergantian istilah adalah untuk menyesuaikan perkembangan sektor pengadaan. Beberapa istilah itu adalah ULP berubah menjadi UKPBJ, Lelang berubah menjadi Tender, Pokja ULP berubah menjadi Pokja Pemilihan, K/L/D/I berubah menjadi K/L/SKPD. Otonomi BLU. BLU yang mandiri merupakan penekanan dalam perpres pengadaan barang dan jasa baru ini. Sesuai Perpres pengadaan ini maka BUMN/BUMD dan BLU perlu mengatur mekanisme pelaksanaan pengadaan tersendiri yang cocok dengan karakteristik lembaga. Keleluasaan ruang gerak ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan. Sekalipun begitu, BUMN/BUMD dan BLU perlu menyusun tata cara pelaksanaan yang tidak terlalu jauh keluar dari batasan substansi yang sudah diatur dalam Perpres itu. ULP menjadi UKPBJ. Sebutan ULP merubakan sebuah istilah generik untuk menunjukan sebuah organisasi pengadaan yang ada di pemerintahan. Istilah itu berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (atau UKPBJ) Baca: Pinjaman Online Tanpa Jaminan Terbaik di Indonesia Batas Pengadaan Langsung. Pengadaan langsung tetap diakomodir dalam perubahan Perpres pengadaan barang dan jasa yang baru. Batas itu untuk jasa konsultansi dari Rp 50 juta berubah menjadi Rp 100juta, dan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya masih tetap sampai di besaran Rp 200juta. Jaminan Penawaran. Jaminan penawaran akan diberlakukan secara spesifik untuk yang nilainya di atas Rp 10 miliar untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya. Sebagai info, jaminan penawaran ini dihapus pada Perpres pengadaan barang dan jasa yang lama. Jenis Kontrak. Dalam perpres yang barum jenis kontrak terdiri dua saja yaitu: Kontrak barang/konstruksi/jasa lainnya : harga satuan, gabungan, terima jadi, kontrak lumsum dan kontrak paying. Kontrak konsultansi: kontrak paying, waktu penugasan dan kontrak lumsum. Baca: Pengertian Kredit Modal Kerja dan Contohnya Cermati Perubahan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Melalui pengaturan Perpres pengadaan barang dan jasa yang baru, instansi pemerintah perlu berpedoman pada UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi khususnya dalam melakukan sebuah tender. Tidak hanya itu, ketentuan yang diatur oleh Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya bersamaan dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi serta Asosiasi Jasa Konstruksi sangatlah penting untuk dicermati. Harapannya adalah menghindari ada syarat tender yang melampaui ketentuan, atau bersifat eksklusif. Di sisi lain, persyaratan harus wajar sekalipun ada keunikan atau kesulitan tertentu dalam pekerjaan proyek yang ditenderkan.

Otonomi BLU.

ULP menjadi UKPBJ.

One reply on “Perubahan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, Apa Yang Berubah?”

SHARE THIS POST

You Might Also Like

Pajak Ecommerce Pakai National Payment Gateway

Materi Sosialisasi Pentingnya Menabung Sejak Dini (4-7 Tahun) – Bagian 4: Mengenal Apa Itu Uang

Cara Daftar Kredivo Agar di ACC

Dampak Dollar Naik Pada Beberapa Negara Dunia