Hak Perlindungan Konsumen Dikurangi Saat Membeli Barang

Hak Perlindungan Konsumen? Apa Yang Penting? General Mills, produsen sereal seperti Cheerios dan Chex termasuk juga merk lainnya seperti Bisquick dan Betty Crocker, diam-diam menambahkan kalimat (semacam disclaimer terhadap akibat hukum) di website mereka untuk memberi peringatan bahwa saat konsumen mengunduh kupon, atau bergabung dalam komunitas online seperti Facebook, kontes ataupun beragam interaksi lainnya, para konsumen dianggap melepaskan haknya untuk menuntut perusahaan tersebut. Baca: Contoh Kasus Suap Menimpa DPRD Kalimat tersebut membawa dampak bahwa bagi siapapun yang telah menerima sesuatu yang dapat diartikan sebagai manfaat dan kemudian mengalami perselisihan dengan perusahaan atas produknya harus menempuh jalur negosiasi informal melalui email atau arbitrasi guna menemukan solusi. Kebijakan Yang Mengurangi Hak Perlindungan Konsumen Pencantuman kalimat tersebut juga memiliki makna bahwa saat konsumen membeli produk General Mills secara otomatis mereka tunduk pada pengaturan dalam kalimat itu. Baca: Contoh Tindak Pidana Keuangan Pada bagian “legal terms” website perusahaan tersebut juga dinyatakan bahwa semua sengketa yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan seluruh produk atau jasa General Mills diselesaikan melalui proses arbitrasi yang mengikat. Beberapa pihak mengatakan bahwa kebijakan yang diambil General Mills merupakan reaksi atas putusan hakim yang menolak membatalkan kasus sengketa konsumen dan perusahaan di California. Ahli hukum mengatakan bahwa kebijakan seperti itu berarti “memaksakan arbitrasi” kepada konsumen sehingga ada bagian hak perlindungan konsumen yang hilang. Baca: Contoh Kasus Perdagangan Bebas Pada dasarnya kebijakan General Mills merupakan upaya untuk melindungi perusahaan dari banyaknya kewajiban yang mungkin tidak diperhitungkan akan menjadi masalah di kemudian hari, misalkan seorang karyawan memasukan satu produk rusak ke dalam satu paket penjualan barang. Sebenarnya sejumlah perusahaan telah menerapkan kebijakan serupa beberapa tahun terakhir khususnya setelah keputusan Mahkamah Agung tahun 2011 dalam kasus AT&T melawan Concepcion. Preseden tersebut membuka jalan bagi perusahaan untuk melarang gugatan class action dengan menggunakan kontrak standar yang mensyaratkan bahwa perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme informal yaitu arbitrasi personal. Baca: Perubahan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan kartu kredit dan telepon selular telah menerapkan pembatasan semacam itu kepada konsumen dalam kontrak pembelian mereka. Perusahaan terus mendorong penyelesaian sengketa di luar persidangan, namun para ahli hukum mengatakan bahwa perusahaan makanan mencoba menerapkan batasan kepada kewenangan menggugat konsumen di peradilan memunculkan resiko baru. Misalkan seorang anak alergi terhadap kacang dan mengkonsumsi sebuah produk makanan yang mengandung serbuk kacang dan secara tidak sengaja tidak ada informasi akan kandungan makanan dalam kemasan produk makanan tersebut? Menarik peredaran produk makanan kemasan karena alasan kesalahan pelabelan, termasuk kelalaian dalam mengidentifikasi serbuk kacang dalam produk, cukup sering terjadi. Baca: Contoh Kasus Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Industri makanan berkaitan erat dengan kesehatan manusia, lebih parah lagi, dapat menyebabkan kematian seseorang. Pengacara dari Public Citizen menanggapi kondisi ini dengan mengatakan bahwa terdapat perbedaan resiko yang sangat besar antara keuntungan yang didapatkan perusahaan dari penerapan kebijakan seperti itu dalam “kontrak” pembelian produk dan kewenangan untuk mengatakan bahwa konsumen “tidak berhak menggugat”. Itu sebabnya kebijakan semacam ini bermakna luas sekali dibandingkan kontrak pembelian pada umumnya. Perusahaan besar di bidang makanan memang memiliki kekhawatiran yang luar biasa akan munculnya gugatan class action dari konsumen berkaitan dengan masalah label makanan, kandungan makanan dan informasi efek samping produk terhadap kesehatan. Baca: Penetapan Status Tersangka Pembelian Heli Terlalu Cepat? Tahun lalu, General Mills membayar $8,5 juta untuk menyelesaikan gugatan atas “klaim efek positif produk mereka pada kesehatan” dalam produk Yoplait Yoplus yogurt. Pada bulan Desember tahun 2012, perusahaan itu juga menyelesaikan gugatan lainnya untuk menghilangkan kata “strawberry” dari kemasan produk Strawberry Fruit Roll-Ups karena produk tersebut tidak mengandung “strawberry”. General Mills merubah kebijakan “legal terms” mereka setelah hakim pengadilan California memenangkan gugatan dua orang ibu menyoal penggunaan kata “ Nature” dalam kemasan produk “Nature Valley”. Baca: Perjanjian Batal Demi Hukum Apa Maksudnya? Hal ini dikarenakan terdapat kandungan bahan hasil rekayasa ilmiah sehingga tidak benar jika mengklaim produk tersebut alami (natural). Kemasan bagian depan produk “Nature Valley” secara tegas menyampaikan kalimat “100% Natural” yang dapat membuat konsumen membeli produk. Hakim berpendapat bahwa klaim 100% alami dalam kemasan mengandung ketidakbenaran. Ini karena produk tersebut mengandung bahan-bahan hasil rekayasa ilmiah seperti maltodextrin dan gula jagung high-fructose. Baca: Contoh Kasus Penggelapan Uang Perusahaan Ahli arbitrasi mengatakan bahwa General Mills harus membuktikan bahwa konsumen menyadari kebijakan baru sebelum menolak segala bentuk tuntutan hukum. Para ahli hukum berpendapat bahwa kebijakan tersebut akan mengundang banyak interpretasi di bidang hukum. Contoh sederhananya adalah jika konsumen membeli produk Cheerios bowl secara online beberapa jam sebelum General Mills mempublikasikan perubahan kebijakan “legal terms”. Apakah mereka langsung tunduk atas kebijakan baru tersebut? Pada saat membeli kebijakan tersebut memang belum ada. Baca: Aturan Penggunaan Materai Seperti Apa Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pengadilan tidak mungkin begitu saja mendukung kebijakan baru. Terlebih jika konsumen tersebut ingin menggunakan haknya menuntut perusahaan. Image courtesy of freedigitalphotos Punya Pendapat tentang Hak Perlindungan Konsumen? Baca: SK Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Seperti Apa Hal tersebut memang terjadi di Amerika Serikat, namun mengingat jarak dan waktu sekarang bukanlah masalah kemudian kepentingan perusahaan-perusahaan besar kurang lebih sama. Bukan tidak mungkin kebijakan seperti itu diterapkan kepada konsumen-konsumen di Indonesia. Jika sudah demikian maka sebagian hak perlindungan konsumen tentu saja berkurang.

Leave a Reply