Penetapan Tersangka dalam Kasus Pembelian Heli Terlalu Cepat? Benarkah?


Penetapan tersangka dalam kasus pembelian heli terlalu cepat atau tidak tengah menjadi perbincangan. Dosen Hukum Keuangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Simatupang memberikan pendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (atau KPK) dianggap terlalu cepat ketika menetapkan Irfan Kurnia Saleh, Direktur dari PT Diratama Jaya Mandiri sebagai tersangkanya.

Pendapat itu disampaikan Dian ketika menyampaikan keterangan ahli dalam persidangan gugatan praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada kasus itu, KPK dinilai terlalu cepat menetapkan siapa tersangkanya. Dian berpendapat jika penetapan Irfan sebagai tersangka melalui pembelian heli Agustawestland 101 dilaksanakan sebelum KPK menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)

Dian kembali menuturkan jika cara menetapkan tersangka atas dugaan sebuah kerugian keuangan negara haruslah dikuatkan dengan bukti pendukung berupa laporan hasil pemeriksaan dari otoritas terkait seperti BPKP atau BPK.

Baca: Contoh Kasus Penggelapan Uang Perusahaan

Surat ataupun bentuk pernyataan tertulis tidak dapat dijadikan alat bukti untuk itu. Alat buktinya harus berbentuk sesuai standar dan format yang jelas. Dikarenakan sudah ada standarnya, dengan demikian tindak pidana kerugian negara harus dinilai dengan prosedur yang ada.

Dian menuturkan jika KPK seharusnya memintakan laporan hasil pemeriksaan ketika di tahapan penyelidikan. Jika bukti sudah diperoleh dan ditentukan adanya sebuah dugaan tindak pidana, selanjutnya laporan hasil pemeriksaan menjadi alat bukti di tahapan penyelidikan.

Irfan Kurnia Saleh mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya menjadi tersangka oleh KPK tersebut.

Salah satu masalah yang dipersoalkan dalam gugatannya adalah mekanisme koneksitas di dalam penanganan perkara yang ada dugaan melibatkan militer dan sipil.

Baca: Perjanjian Batal Demi Hukum Maksudnya Apa?

Dalam perkembangan kasus ini, TNI telah menetapkan sebanyak 5 tersangka dari jajaran internalnya. Di sisi lain, KPK hanya menetapkan satu orang tersangka yaitu Irfan dari pihak swasta.



Awal Mula Kasus Pembelian Heli

Masalah pembelian heli ini bermula dikarenakan munculnya dugaan penggelembungan dana pembelian. Mulanya, pengadaan dimaksudkan untuk tujuan khusus heli jenis VVIP mendukung kebutuhan presiden.

Anggaran pembelian heli sebesar Rp 738 miliar tidak disetujui oleh Presiden Joko Widodo namun pembelian tetap dilakukan. Jenis heli dilakukan perubahan menjadi jenis angkutan. Selanjutnya spesifikasi heli yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Udara. Seperti contohnya tidak memakai system rampdoor. Menurut laporan pemeriksaan taksiran sementara kerugian negara dari kasus pembelian heli ini sejumlah Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar. (Ilustrasi: Widodo S. Jusuf/ Antara)


Leave a Reply

CommentLuv badge

HP Kamu Bisa Jadi Ladang UangIni Caranya
+