Aturan Penggunaan Materai Sebenarnya Bagaimana Sih?


Aturan penggunaan materai akan menjadi jawaban saat kita penasaran dalam menggunakan materai di sebuah dokumen. Barang yang bernama materai ini memang bukan hal baru ya, dan banyak orang menganggap jika materai memberi bobot lebih pada sebuah dokumen. Lebih jauh lagi, ada juga yang beranggapan jika perjanjian tidak ada materainya maka perjanjian bias batal. Lantas yang benar seperti apa?

Perjanjian Kerja Perlu Materai atau Tidak?

Sah tidaknya sebuah perjanjian tidak ditentukan oleh terdapat tidaknya materai dalam perjanjian. Materai berfungsi sebagai bukti pajak telah dibayar. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1985 mengenai Bea Materai.

Pemberian materai dalam sebuah perjanjian memiliki kekuatan bahwa perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti akan sebuah perbuatan, fakta ataupun suatu keadaan yang sifatnya perdata (merujuk Pasal 2 (ayat) 1 buruf a Undang-Undang Bea Materai

Jadi sebuah perjanjian kerja tanpa sebuah materai bukan berarti perbuatan hukum dalam perjanjiannya tidak sah. Sebuah perjanjian kerja (atau perjanjian lain sejenisnya) yang tidak diberi materai berarti belum memenuhi syarat dokumen sebagai alat bukti (secara perdata).

Perpanjangan Perjanjian Pakai Materai atau Tidak?

Jika perjanjian tidak harus pakai materai bagaimana dengan perpanjangan sebuah perjanjian? Kembali ke penjelasan dasar sebuah materai bahwa benda ini bukan difungsikan untuk menetapkan sah tidaknya dokumen. Materai menjadi penting saat dokumen itu akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jika sebuah perjanjian sudah terlanjur dibuat tanpa materai apa dapat dipakai sebagai alat bukti pengadilan? Masih dapat digunakan melalui proses pemateraian kemudian.

Besaran Materai untuk Jual Beli Tanah

Dalam menentukan besaran materai dapat melihat peraturan yang berlaku. Untuk besaran materai dapat merujuk ke Undang-Undang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (PP 24/2000).

Menurut peraturan yang berlaku, salah satu dokumen yang dikenakan materai adalah akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Besaran harga materai untuk sebuah aktivitas jual beli dapat dilihat dapat Pasa 2 ayat (1) PP 24/2000 yaitu Rp 6.000,-

Sebuah Nota Kesepahaman Butuh Materai?

Sebuah MoU merupakan penyampaian kehendak yang tidak mengikat seperti perjanjian. Perlu tidaknya sebuah materai dalam MoU (dokumen) tidak dilihat dari kekuatan mengikatnya tapi dari tujuan penggunaannya. Masih ingat bukan jika MoU akan digunakan untuk alat bukti dalam persidangan maka materai akan dibutuhkan.

Pasa 2 ayat (1) huruf a dalam Undang Undang tentang Bea Materai menjelaskan jika surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang sifatnya perdata masuk sebagai objek dokumen yang dikenakan materai.

Jadi bukan ditentukan dari perjanjian itu mengikat baru ditambahkan materainya. Fungsi materai dalam sebuah dokumen sesuai peraturan adalah dokumen itu dapat digunakan sebagai alat bukti.

Sudah Paham Aturan Penggunaan Materai?

Itulah beberapa pembahasan penggunaan materai yang sesuai peraturan. Sampai sini sudah paham kan fungsi sebuah materai seperti apa yang sesuai peraturan?

Pasa 1 ayat (1) Undang-Undang Bea Materai menjelaskan jika hakikat Bea Materai adalah pajak sebuah dokumen yang dikenakan oleh negara terhadap dokumen-dokumen tertentu.

Sebuah dokumen tanpa materai bukan berarti dokumen itu tidak sah. Sama halnya dengan sebuah perjanjian tanpa materai bukan berarti isinya tidak sah.

Ada tidaknya materai dalam sebuah dokumen berfungsi untuk menegaskan dokumen itu dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Sebuah dokumen tanpa materai yang ingin dijadikan alat bukti di pengadilan dapat dijadikan alat bukti melalui proses pemateraian kemudian.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa surat pernyataan tetap sah walaupun tidak dibubuhi meterai. Akan tetapi, karena surat tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dikenakan Bea Meterai sebagai pajak dokumen. Surat pernyataan yang belum dibubuhi meterai tetapi ingin

Pasal 1 huruf a Kepmenkeu No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian (“Kepmenkeu 476/2002”) mengungkap bahwa  “pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan”. Pemeteraian kemudian juga diterapkan terhadap dokumen yang dibuat di luar negeri yang kemudian akan digunakan di Indonesia (Pasal 1 huruf c Kepmenkeu 476/2002). Pemeteraian kemudian wajib dilaksanakan oleh pemegang dokumen dengan memakai Meterai Tempel atau Surat Setoran Pajak dan kemudian disahkan oleh Pejabat Pos (Pasal 2 ayat [1] dan [2] Kepmenkeu 476/2002). Nominal Bea Meterai yang wajib dilunasi adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sebagaimana dijelaskan dalam peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan (Pasal 3 huruf a Kepmenkeu 476/2002)”

Dengan demikian, kekuatan pembuktian surat pernyataan yang tidak dibubuhi Meterai namun akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat pernyataan yang telah diberi meterai. Namun, untuk dapat menjadi alat bukti, dokumen tanpa materai harus memenuhi syarat administratif yaitu pelunasan Bea Meterai yang terutang. Jangan lupa bookmark informasi aturan penggunaan materai ini agar kamu tidak bingung lagi ya.


Leave a Reply

CommentLuv badge

HP Kamu Bisa Jadi Ladang UangIni Caranya
+